Pilih sekolah yang bermutu dengan jurusan yang masih memberikan peluang kerja terbuka luas
Info Penting 31-Agustus-2019 13:37:34
Telah dibuka pendaftaran sebelum gelombang I dimulai. Pelaksanaan tes untuk gelombang ini (Early Bir Detail
Berita Terkini 05-Oktober-2019 14:06:01
Kunjungan BPSDM Perhubungan Laut
Pada hari kamis, tanggal 3 Oktober 2019 Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera mendapat kunjungan Bapak Bayu dari BPSDM Perhubungan Laut Pusat Jakarta ditemani oleh Bapak Manungku dari Poltek Pelayaran Sur Detail
  
BUKTI KEBERHASILAN
VIDEO PROFILE
Social Media
FACEBOOK
Email
bhakti_samudera@yahoo.com
spmbhaktisamudera@gmail.com
Alamat
Jl. Simo Hilir Raya No. 12 Surabaya
Telp. 031 7321415
Fax. 031 7344369
STATISTIK WEB

IP Address : 3.85.214.0
Berita
07-Januari-2019 09:22:44
UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN, INDONESIA AJUKAN PROPOSAL PENGAJUAN TSS SELAT SUNDA DAN SELAT LOMBOK KE


JAKARTA (4/1) - Untuk menjamin terwujudnya keselamatan pelayaran di alur laut untuk lalu lintas pelayaran Internasional khususnya yang melewati Selat Sunda dan Selat Lombok, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut siap mengajukan skema pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) pada Sidang International Maritime Organization (IMO) Sub Committee  Navigation, Communication Search and Rescue (NCSR) ke-6 yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d 25 Januari 2019 di Markas Besar IMO di London.


Direktur Kenavigasian, Basar Antonius mengatakan bahwa pengajuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tersebut sudah melalui beberapa proses dan telah diajukan ke IMO dalam bentuk Information Paper pada sidang IMO Sub-Komite NCSR ke-5 di London pada bulan Februari tahun 2018. Sedangkan Proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok telah diterima oleh Sekretariat IMO pada tanggal 16 Oktober 2018 yang lalu.

Penetapan TSS di selat Lombok dan selat Sunda , menurut Basar diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran di selat yang menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan cukup ramai lalu lintasnya tersebut.

Selat Sunda, lanjut Basar adalah salah satu selat yang paling penting di Indonesia yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI I dari selatan ke utara dengan jalur lintas yang memiliki kepadatan tinggi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang sebagian besar dilalui oleh kapal penumpang. 

Selain itu, di Selat Sunda juga terdapat beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai daerah konservasi laut dan wisata taman laut yang wajib dilindungi, salah satunya adalah Wilayah Pulau Sangiang yang telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Kpts-II/1993.

“Di Selat Sunda juga terdapat 2 gugusan terumbu karang, yaitu Terumbu Koliot dan Terumbu Gosal yang berbahaya bagi pelayaran,” tambah Basar.

Sistem rute yang diusulkan pada Selat Sunda ini adalah untuk membangun TSS baru, Precautionary Areas, dan dua Inshore Traffic Zones (Eastern inshore traffic zone and Western inshore traffic zone) di Selat Sunda yang terletak di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Adapun Selat Lombok yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI II juga merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi dikarenakan oleh keberadaan kawasan wisata di sekitarnya.

Sistem rute yang diusulkan pada Selat Lombok adalah untuk membentuk TSS baru, dua Precautionary Areas, dan dua Inshore Traffic Zones di Selat Lombok yang berlokasi di Pulau Bali dan Pulau Lombok.

Basar menjelaskan, bahwa pemisahan alur lalu lintas yang berlawanan di daerah tersebut, serta penetapan precautionary area pada rute persimpangan memastikan kapal-kapal yang menggunakan alur tersebut bisa mendapatkan informasi yang memadai mengenai lalu lintas di sekitarnya sehingga mengurangi risiko terjadinya tubrukan kapal serta mengurangi risiko kapal kandas yang tidak disengaja dengan menjauhkan kapal dari terumbu karang.

“Selain itu, kami juga berharap penetapan TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda ini dapat berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan kedua Selat tersebut,” jelas Basar.

Sebagai informasi, setelah ditetapkannya TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic System  (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), serta peta elektronik yang up to date dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam 7 hari.

Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut.


Sumber berita:
http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/UNTUK-KESELAMATAN-PELAYARAN,-INDONESIA-AJUKAN-PROPOSAL-PENGAJUAN-TSS-SELAT-SUNDA-DAN-SELAT-LOMBOK-KE-IMO-.aspx

[bhaktisamudera.com]